EU steadfast as Cocoa sector joins calls for deforestation law delay
By Maytaal Angel
LONDON, Sept 19 (Reuters) -The European Commission remained steadfast on Thursday in the face of calls, this time from the bloc's cocoa sector, to delay its signature law banning the import of goods linked to deforestation, which comes into effect at the end of the year.
In a letter to Commission President Ursula von der Leyen this week, the European Cocoa Association (ECA) said implementing the law end-December could have serious consequences for cocoa supplies, adding its voice to a growing chorus of calls from industry and governments the world over.
The EU Deforestation Regulation (EUDR) has been hailed as a landmark in the fight against climate change, but critics say it is protectionist and could end up excluding millions of poor, smallholder farmers from the lucrative EU market.
A majority of EU member states have asked Brussels to scale back the legislation.
"Currently, we foresee a scenario where significant volumes of deforestation-free cocoa (without supporting documentation) will be blocked. This will have a direct impact on farmers in producing countries, and create a supply crunch within Europe," said the ECA.
It added that its members are still not clear how to comply with the law.
Brussels has so far resisted repeated calls to delay or scale back the legislation, which it believes is necessary to end the EU's contribution to deforestation, the second leading cause of climate change after the burning of fossil fuels.
A spokesman for the Commission said it would reply to the ECA letter to help them comply with the new law.
"As emphasised repeatedly ...we have been continuously working very closely and in full transparency with all stakeholders to assist them in preparing to comply with their legal obligations," the spokesman said.
The EUDR requires importers of coffee, cocoa, cattle, timber, soy, palm oil, rubber and a vast range of related products to prove their goods weren't grown on land deforested after 2020.
Amongst the measures required, importers will have to digitally map their supply chains down to the plot where their raw materials were grown, tracing millions of small farms in remote, rural regions.
Critics say geolocation requirements are exceedingly complex in supply chains that span the globe and involve not just millions of farms but multiple middlemen whose data is not easily verifiable.
The EU is the world's second largest contributor to deforestation through its imports, according to WWF data.
Reporting by Maytaal Angel; Editing by Conor Humphries
Berita Terbaru
Pengungkapan: Entitas XM Group menyediakan layanan khusus eksekusi dan akses ke Fasilitas Trading Online kami, yang memungkinkan Anda untuk melihat dan/atau menggunakan konten yang tersedia pada atau melalui situs, yang tidak untuk mengubah atau memperluas, serta tidak mengubah atau memperluas hal tersebut. Akses dan penggunaan ini selalu sesuai dengan: (i) Syarat dan Ketentuan; (ii) Peringatan Risiko; dan (iii) Pengungkapan Penuh. Oleh karena itu, konten disediakan hanya sebagai informasi umum. Anda juga harus ketahui bahwa konten Fasilitas Trading Online kami bukan sebagai ajakan atau tawaran untuk untuk melakukan transaksi apa pun di pasar finansial. Trading di pasar finansial mana pun melibatkan tingkat risiko yang signifikan pada modal Anda.
Semua materi yang diterbitkan di Fasilitas Trading Online kami hanya untuk tujuan edukasi/informasi dan tidak boleh mengandung nasihat dan rekomendasi finansial, pajak investasi atau trading, catatan harga trading kami, penawaran, permintaan, transaksi dalam instrumen finansial apa pun atau promo finansial untuk Anda yang tidak diminta.
Konten pihak ketiga apa pun, serta konten yang disiapkan oleh XM, seperti opini, berita, riset, analisis, harga, informasi lain atau link ke situs pihak ketiga yang tersedia "sebagaimana adanya", sebagai komentar pasar umum dan bukan menjadi nasihat investasi. Sejauh konten apa pun ditafsirkan sebagai penelitian investasi, Anda harus memperhatikan dan menerima bahwa konten tersebut tidak dimaksudkan dan belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian riset investasi dan dengan demikian akan dianggap sebagai komunikasi pemasaran di bawah hukum dan peraturan yang relevan. Mohon dipastikan bahwa Anda telah membaca dan memahami Notifikasi pada Riset Investasi Non-Independen dan Peringatan Risiko kami mengenai informasi di atas, yang dapat diakses disini.
